Menag Serukan Agar Kaum Moderat Bicara Lantang

Jakarta (Diktis)---Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyerukan kepada kelompok moderat termasuk kalangan civitas akademika UIN, IAIN dan STAIN untuk bicara lantang tentang Islam yang rahmatan lil alamin, terbuka damai dan toleran. “Wahai kaum moderat bicaralah lebih lantang kepada umat”. Seruan itu disampaikan Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan pengarahan kepada Pimpinan PTKIN dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam, Senin (23/01) di Jakarta.

Harapan agar kalangan moderat lebih lantang menyuarakan kebenaran dan pencerahan Islam yang moderat dan toleran, kata Lukman Hakim juga menjadi harapan berbagai pihak. “Kita harus aktif bagaimana moderasi Islam lebih digaungkan, sebab kalau yang mayoritas diam maka kelompok intolerar akan menguasai wacana publik dan itu berbahaya”, katanya.

Kementerian Agama mengemban misi suci agar agama dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan dan menjadi perekat nilai-nilai moderat, damai dan toleran.

Menteri Agama yang jebolan pesantren ini mensinyalir, muncunya fenomena hoax akhir-akhir ini dan berkembangnya radikalisme dan intoleransi bisa dirunut dalam sejarah Islam, terutama peristiwa al-fitnatul kubro dengan terbunuhnya Khalifah Usman Bin Affan dan di susul oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Yang membunuh beliau berdua adalah seorang muslim yang hafidz. Sejak saat itu umat Islam mengalami friksi yang sangat komplek.

Lebih lanjut diuraikan oleh Menag persoalan keumatan ditarik secara politis, perbedaan paham keagamaan yang bersifat teologis, syariat dan tasawuf sekalipun langsung maupun tidak ditarik ke ranah politik. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, sempai sekarang kita merasakan dampak dari al-finatul Kubro. Fenomena sekarang dapat dikatakan akbat berita hoax. Usman Bin Affah dituduh melakukan praktek KKN dan nyatanya tidak jelas kasusnya. Lukman Hakim menegaskan toleransi adalah kemauan dan kemampuan orang untuk menghormati dan menghargai pemahaman dari pihak lain. Namun sayangnya sering disalahpahami jika kita menghormati dan menghargai perbedaan orang lain dipahami seakan-akan kita mengamini pendapatnya.

Lukman Hakim mengharapkan civitas akademika UIN, IAIN dan STAIN agar menjadi institusi pranata yang strategis dalam menyikapi isu radikalisme dan intoleransi dengan cara-cara strategis. Salah satu langkahnya, lanjut Lukman Hakim adalah setiap PTKIN perlu mempunyai Pusat Moderasi Islam. Wacana moderasi harus menjadi issu utama. Kaijian penelitian diarahkan untuk mempromosikan Islam moderat dan masyarakat harus diajak secara bersama-sama mewujudkan kehidupan yang moderat.

Langkah lain, kata Lukman Hakim adalah buku-buku pelajaran yang mengajarkan paham-paham yang intoleran harus di counter dengan buku-buku yang mencerahkan, moderat, mengedepankan komitmen kebangsaan dan jauh dari intoleransi.

Kamarudin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang telah menginisiasi FGD yang membahas persoalan bangsa yang maha penting. “Pertemuan yang cepat ini adalah respon kalangan PTKIN untuk mengatassi gerakan radikalisme dan intoleransi yang memprihatinkan kita”, ungkap guru besar UIN Alauddin Makassar.

Kalangan PTKI menurut Kamarudin harus steril terlebih dahulu dari paham intoleran dan radikal sebelum turun ke bawah. “Kita perlu mendampingi masjid-masjid, lembaga pendidikan dan masyarakat agar moderasi Islam ada di pikiran masyarakat”, katanya.

Kamarudin berpendapat berbagai aksi nyata perlu dilakukan diantaranya seleksi dosen harus bisa merekrut para dosen yang moderat dan berkomitmen pada kebangsaan. Selain itu civitas akademika PTKIN harus menjadi aktor utama moderasi Islam.

Kegiatan FGD dihadiri oleh Nur Syam Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Kamaruddin Amin Direktur Jenderal Pendidikan Islam, M. Ishom Yusqi Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Amsal Bakhtiar Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Rektor dan Ketua PTKIN, Para Kasubdit di lingkungan Dikti Islam, Abdullah Hanif Kasubbag TU Diktis dan sejumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU). (RuchmanBasor/Wild)


oleh Subdit Penelitian | Edisi Tanggal: 25/01/2017 Jam: 15:37:15 | dilihat: 1909 kali

Berita Terkait