Direktur PTKI: LPM Harus Benar-Benar Bisa Menjamin Mutu PTKI

Palembang (Diktis) – Direktur PTKI meminta agar Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) di semua PTKI dapat menjadi lembaga yang benar-benar menjamin peningkatan mutu PTKI. Hal ini disampaikan Direktur PTKI Nizar Ali dalam Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh Subdit Kelembagaan dan Kerjasama di Palembang pada tanggal 7-9 Juni 2019.

“Saya berharap agar LPM benar-benar dapat menjadi jaminan bagi peningkatan mutu PTKI kita. Untuk itu saya berharap semua pimpinan PTKIN dapat mendukung semua langkah-langkah dan program LPM sehingga semua PTKIN dapat memperoleh akreditasi yang terbaik”, ungkap Nizar Ali.

Workshop SPMI ini diikuti oleh semua Ketua dan Kepala Bidang LPM dan PPM dari 56 PTKIN. Dalam kegiatan workshop ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber, antara lain M. Fahri, Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Leni S. Heliani, Ketua LPM UGM Jogjakarta, Wonny Ahmad Ridwan, MM dari LPM IPB Bogor dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Moh. Saerozi.

Direktur PTKI juga menegaskan bahwa lembaga penjaminan mutu di PTKI merupakan “jantungnya” pendidikan tinggi dalam mengontrol kualitas lembaga. Untuk itu dia meminta agar semua LPM dapat bekerja secara professional dan penuh inovatif.

“Sebagai jantungnya lembaga, maka LPM harus bekerja secara maksimal dan professional demi terwujudnya mutu pendidikan tinggi Islam kita”, tambahnya.

Dalam kaitannya dengan SPMI, Nizar mengingatkan, bahwa penguasaan SPMI bagi PTKI akan berdampak kepada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu Akreditasi Perguruan Tinggi. Karena itu PTKI harus mempunyai semua dokumen SPMI yang baik, sehingga PTKI akan siap dilakukan akreditasi kapanpun oleh BAN PT.

“Dengan hasil akreditasi yang tinggi maka akan berdampak kepada meningkatnya minat masyarakat untuk studi di PTKIN kita. PTKIN kita yang mempunyai terakreditasi A pasti kepercayaan dari masyarakat semakin tinggi, ujar Nizar, yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. UIN Jogja sendiri saat ini sudah terakreditasi institusi A.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Direktur PTKI tersebut, Subdit Kelembagaan dan Kerjasama akan melakukan pendampingan kepada semua PTKIN sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing PTKIN.

“Direktorat PTKI akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi para pimpinan PTKI untuk melakukan proses penjaminan mutu internal ini agar pada tahun 2019 seluruh 17 UIN bisa terakreditasi A sebagaimana kebijakan Dirjen Pendis”, kata Agus Sholeh.

Ia menambahkan, bahwa dalam waktu dekat Direktorat PTKI akan bersurat kepada para pimpinan PTKIN untuk meminta para Rektor menyiapkan Disain Pengembangan Mutu PTKIN yang akan dipresentasikan di hadapan Dirjen Pendis. Dan khusus untuk UIN, disain tersebut akan dipaparkan dihadapkan Menteri Agama.

“Kami ingin agar dalam waktu 3 tahun kedepan semua Rektor mempunyai rencana yang jelas untuk meningkatkan mutu. Hal ini agar memudahkan kami dalam melakukan pendampingan sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi. Untuk itu kami akan membagi dalam 4 kelompok pendekatan, yaitu kelompok UIN, IAIN, STAIN dan PTKIS”, tambah Agus Sholeh.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin telah menyatakan bahwa semua UIN yang berjumlah 17 harus sudah terakreditasi A pada tahun 2019. Kebijakan ini didukung penuh oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang M. Sirozi dalam acara penutupan workshop tersebut.

“UIN Raden Fatah Palembang siap mendukung kebijakan Pak Dirjen Pendis tersebut. Untuk itu kami akan bekerja keras, cerdas dan tuntas sesuai dengan ketentuan SPMI ini sehingga UIN Raden Fatah Palembang dapat terakreditasi institusi A pada tahun 2019”, ungkapnya yakin dan penuh optimis. (AN/Ag.S)


oleh Subdit Kelembagaan & Kerjasama | Edisi Tanggal: 10/06/2017 Jam: 15:48:22 | dilihat: 647 kali

Berita Terkait