Prosedur
1. Daftar
Bagi lembaga yang akan membuka PTKIS baru, pertama kali harus mendaftar secara online pada website ini,
untuk mendapat user untuk login ke aplikasi. Pendaftar harus melampirkan permohonan dari lembaga,
Rekomendasi dari Kopertais, dan data dosen.
Pastikan Data Dosen memenuhi persyaratan pendirian Lembaga dan Prodi baru juga memahami Prosedur Pendaftaran Lembaga ini dengan sebaik-baiknya,
dengan membaca juga Dasar Hukum Pendirian Lembaga PTKIS.
2. Approval
Persetujuan dilakukan oleh Admin Pusat, yaitu Subdit Kelembagaan dan Kerjasama dengan mempertimbangkan rekomendasi Kopertais dan data dosen yang memenuhi syarat dilampirkan.
Bagi yang disetujui, Pendaftar akan mendapatkan email balasan atau akan dihubungi oleh Admin Pusat.
3. Login
Bagi pendaftar yang disetujui dapat melakukan Login untuk melengkapi Form usulan Lembaga dan Prodi.
4. Upload Dokumen
Pengusul harus menyelesaikan dokumen kelengkapan yaitu Borang Institusi dan Borang Program Studi. Juga dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.
Template Borang Institusi sebagai berikut:Borang Institusi
Template Borang Pembukaan Program Studi, sebagai berikut:
Prodi Sarjana
Prodi Magister
Prodi Doktor
Template Borang Institusi sebagai berikut:
5. Verifikasi dan Validasi
Dokumen Usulan Pendirian Lembaga akan dilakukan pemeriksaan oleh Admin Pusat terkait kelengkapan dan validitas dokumen-dokumen. Jika ternyata
tidak memenuhi syarat maka akan ditolak, untuk selanjutnya harus diperbaiki kembali. Jika memenuhi persyaratan akan dilanjutkan proses berikutnya.
Selain Dokumen Lembaga/Insitusi juga akan dilakukan Verfikasi dan Validasi Dokumen-Dokumen Program Studi yang disertakan
6. Penilaian
Setelah dokumen baik usulan lembaga baru juga prodi baru yang telah memenuhi syarat akan dilakukan penilaian oleh Tim Ahli yang sudah ditentukan. Hasil penilaian akan menentukan apakah Usulan
layak untuk divisitasi atau ditolak, jika ditolak maka lembaga harus mengusulkan kembali.
7. Visitasi
Visitasi dilakukan terhadap lembaga pengusul untuk mengkonfirmasi kebenaran dokumen dan data yang sudah dinilai sebelumnya.
8. Akreditasi Minimum BAN PT
Hasil Penilaian Desk dan Visitiasi Lapangan akan dilanjutkan penilaian standar akreditasi minimum BAN PT.
9. Keputusan Menteri Agama
Untuk lembaga yang sudah direkomendasikan/Akreditasi Minimum BAN PT diusulkan untuk diberikan Keputusan Menteri Agama.
SK yang sudah dikeluarkan dapat diambil di Kantor PTSP Kemenag Pusat.
SK yang sudah dikeluarkan dapat diambil di Kantor PTSP Kemenag Pusat.
10. Publikasi
Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait pendirian Lembaga PTKIS baru akan dipublikasikan melalui website resmi DIKTIS dan diintegrasikan dengan EMIS PTKI
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [ Download ]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi [ Download ]
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam
[ Download ] - Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/212/2011 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam
[ Download SK dan Lampiran ] - Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam
[ Download ] - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 Tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas dan Jurusan
[ Download ] - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
[ Download PMA ] [ Download Lampiran PMA ] - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMA
Nomor 33 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
[ Download PMA ] - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3069 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
[ Download ] - Surat Edaran Direktur PTKI Perihal Prosedur Pendirian dan Perubahan PTKIS [ Download ]
Pendaftaran
Form Usulan Pendirian Lembaga Baru, Pastikan form diisi dengan benar.
Mohon Maaf,
Pendaftaran sementara ditutup...
Pengajuan Pendaftaran Lembaga baru (PTKIS) dilakukan 3 (tiga) kali
dalam setahun:- Periode I (Januari - Februari)
- Periode II (Mei - Juni) - [Selama Covid 19, Pendirian PTKIS ditutup sementara]
- Periode III (September - Oktober)- [Selama Covid 19, Pendirian PTKIS ditutup sementara]
Pastikan bagi Lembaga yang sudah mengajukan tetapi belum melengkapi dokumen persyaratan, silakan LOGIN untuk menyelesaikan proses pengajuannya.
Bagi yang akan mendaftar, Silakan Daftar untuk Periode Berikutnya....
779
Jumlah PTKIS
108
Jumlah Pengusul PTKIS
114
Jumlah Pengusul ditolak
232
Jumlah Prodi baru diusulkan
0
Jumlah SK PTKI Diterbitkan
0
Jumlah SK Prodi Diterbitkan
Hubungi Kami
Jika Anda mengalami kesulitan hubungi kami Subdit Kelembagaan dan Kerjasama.
Kontak Kami
Subdit Kelembagaan dan Kerjasama
Kementerian Agama RIDirektorat Jenderal Pendidikan Islam
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Lt. 7
Jakarta Pusat
Frequently Asked Questions (FAQ)
Daftar Pertanyaan
-
Bagaimana cara mendaftar PTKIS Baru?
Pendaftaran Lembaga PTKIS dilakukan secara online, melalui laman Website Diktis pada menu Layanan Pendirian PTKI.
-
Dokumen Apa saja yang diperlukan?
Dokumen yang diperlukan adalah Borang Pendirian PTKIS dan lampiran-lampiran Dokumen yang terkait sesuai Petunjuk Pendirian Lembaga dan Pendirian Prodi. [ Download Daftar Borang sesuai Kebutuhan ] .
-
Kapan Waktu Pendaftaran?
Pendaftaran dibuka melalui periode 3 kali dalam setahun, yaitu :
(1) Periode I (Januari - Februari)
(2) Periode II (Mei - Juni)
(3) Periode III (September - Oktober)
-
Berapa lama Proses Pendaftaran sampai dengan keluar SK?
Proses Pendaftaran Lembaga Baru dan Prodi baru Setidaknya 6 (enam) bulan, dengan rincian masa pendaftaran 2 (dua) bulan terhitung sejak lengkapnya dokumen usulan, kemudian 2 (dua) bulan masa penilaian lembaga dan penilaian prodi, 2 (dua) bulan berikutnya proses Penilaian BAN-PT, dan Penerbitan KMA yang diproses melalui Biro Hukum Sekjen Kemenag.