BPP/ PBPP Direktorat Dikti Islam Mengikuti Rakor Pelaksanaan Anggaran

Bandung (5/7/2013)—Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan seluruh Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mengikuti kegiatan sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan yang diselenggarakan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, tanggal 3-5 Juli 2013, di Hotel Grand Aquila Bandung. “Kegiatan ini penting untuk peningkatan kompetensi pengelola keuangan,” ujar Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. Kamarudin Amin, MA.

Dalam kegiatan tersebut peserta mengikuti arahan Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Nursyam, M.Si. dan Direktur Pendidikan Madrasah Prof. Dr. M. Nurkholis Setriawan; paparan evaluatif atas pelaksanaan program/kegiatan Ditjen Pendidikan Islam tahun 2013 dari Kabag Keuangan Dra. Atun Supriatun; paparan perencanaan 2013 dan uraian tahapan kerja perencanaan 2014 dari Kabag Perencanaan Kastolan, M.Si. Peserta juga melakukan pemahiran atas aplikasi pengelolaan keuangan SIPA dari Kementerian Keuangan RI.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam menjelaskan bahwa anggaran program pendidikan Islam 2013 secara nasional (pusat-daerah) sebesar Rp 35 triliun. Adapun porsi Ditjen Pendidikan Islam (pusat) adalah 5,23 persen atau Rp. 1,8 triliun. Hingga bulan awal Juni 2013 capaian realisasi pusat sebesar 1,24 persen, dan realisasi daerah sebesar 23,74 persen. “Anggaran ini sangat besar, kita semua yang harus merealisasikan amanat ini dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Hambatan yang muncul akibat terpangkasnya waktu eksekusi anggaran karena pemblokiran dan revisi, hendaknya diatasi dengan penjadwalan pencairan yang ketat. Setiap program/kegiatan yang dilaksanakan agar menjaga out putnya, sehingga dana safeguarding program harus dipastikan ketersediaannya. “Saya minta bagian perencanaan untuk mencatat hal ini,” ujar Kamarudin.

Diingatkan bahwa waktu efektif pelaksanaan anggaran 2013 tersisa hanya 4 bulan, yakni bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Di tengah-tengah mobilitas pegawai pusat yang cukup tinggi, anggaran tahun berjalan masih sangat besar. Akan tetapi, akselerasi pencairan harus tetap memenuhi kriteria dan syarat, mengindahkan peraturan, mekanisme dan prosedurnya. Akhir tahun anggaran, dia mengharapkan aspek serapan, kualitas, akuntabilitas, efektifitas dan out put-nya lebih baik dari pelaksanaan anggaran tahun lalu.

Terkait dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam, Kamarudin menyarankan agar pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mulai mengambil peran intensif dalam perencanaannya, termasuk menelaah secara detail atas usulan-usulan program/kegiatan dari PTAIN. “Afirmasi anggaran untuk Dikti Islam masih kecil. Tahun depan harus meningkat,” ujarnya. (Sumber TU Dikti Islam/Atri)