DOSEN PTAI SWASTA SEGERA MENDAPATKAN NIDN




Bandung (20/7). Begitulah kesimpulan terakhir dari pertemuan yang menghadirkan operator Sistem Informasi pada PTAIS di Bandung sebanyak 3 angkatan untuk PTAI yang berada di bawah naungan Kopertais Wil I yang meliputi DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang dan Kopertais Wilayah II (Jawa Barat) akan menambah daftar dosen PTAI yang akan mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional—biasa disingkat dengan NIDN. “Dosen yang mempunyai NIDN adalah dosen yang akan mendapatkan fasilitas dari Negara, di antaranya bisa mengajukan beasiswa lanjut studi, mendapatkan tunjangan sertifikasi, bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan batuan lainnya,” papar Mulyono, Kabag Sistem Informasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

Pertemuan yang dilaksanakan sejak Hari Jumat (19/07) hingga Ahad di Aula Bandung View Hotel Grand Aquila Bandung ini sangat bermakna sebagai tindak lanjut dari rencana penataan kelembagaan perguruan tinggi secara nasional. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 150 operator Sistem Informasi PTAI yang diutus mengikuti kegiatan tersebut diperkenalkan cara meng-upload dokumen para dosen yang diusulkan untuk mendapatkan NIDN. “Data PDPT ini akan menjadi rujukan oleh BAN-PT untuk mengetahui kekuatan sebuah perguruan tinggi,” tandas Mastuki, Kasubdit Kelembagaan pada saat memberikan sambutan pembukaan. NIDN tidak begitu saja diberikan.

Pada saat mengunggah data, operator agar memperhatikan dokumen-dokumen yang diunggah. Setidaknya ketentuan minimal agar dipenuhi. Pertama, identitas dosen berupa KTP. Kedua, Keputusan Yayasan atau Ketua PTAI yang menyatakan sebagai dosen tetap yang di dalam SK tersebut dibunyikan hak dan kewajibannya, misalkan tentang komponen besar gaji yang diterima, sebagaimana halnya SK Pegawai Negeri Sipil. Jika tidak ada, maka harus dilampirkan daftar penerima gaji pokok/tetap selama menjadi dosen tetap. Ketiga, dokumen ijazah dosen. Jika dinyatakan telah menyelesaikan studi program doctor, maka ijazah S-3, S-2, dan S-1 harus disertakan. Keempat, surat pernyataan sebagai dosen tetap yang ditandatangani di atas materai. Kelima, dokumen pendukung lainnya seperti sertifikasi jika dosen tersebut sudah disertifikasi.

Selain itu, Mastuki juga mengingatkan agar tidak mengunggah dokumen dosen yang berada pada home base institusi lain, seperti dosen tetap pada PTAI lain, atau dosen negeri pada PTAIN, pegawai negeri pada instansi pemerintah, atau guru yang telah mempunyai NUPTK. Hal itu untuk memudahkan proses approval (pemberian persetujuan) yang mendasari dikeluarkannya NIDN.

“Jika data tidak memenuhi empat kriteria tersebut, agar tidak di-upload. Kalaupun diunggah, kemungkinan besar akan di-reject,” tandas Anis Masykhur, ‘korlap’ pertemuan ini saat menutup pelatihan angkatan pertama. Pertemuan yang menghadirkan operator Sistem Informasi PTAIS selanjutnya akan ‘digelar’ di Kota Solo untuk Kopertais III Wilayah DIY dan X untuk Wilayah Jawa Tengah, dan dilanjutkan di Kopertais IV untuk Wilayah Surabaya, Bali dan NTB. Penetapan waktunya akan diinformasikan kemudian. ***4n15***

oleh admin-dev | Edisi Tanggal: 20-07-2013 Jam: 08:06:20 | dilihat: 5112 kali