Sesditjen Pendidikan Islam Harap Data Pendidikan Harus Berprinsip 3M

Jakarta—Semua bentuk aplikasi termasuk layanan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan dengan integrasi data. Demikian dikatakan Imam Safe’i, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, pada Selasa (10/11) di Jakarta,

Imam meminta jajarannya untuk mengelola dan menyajikan data yang dapat digunakan oleh para user pendidikan Islam, dengan mudah, murah dan manfaat (3M). “Kita harus menyederhanakan system aplikasi dalam layanan pendidikan, sehingga mudah tidak menyulitkan masyarakat”, terang Doktor Riset Universitas Negeri Jakarta.

Pengsuh Pesantren Pandawa Parung ini mengharapkan agar layanan Beasiswa KIP Kuliah harus terdata dengan baik, perkembangan prestasinya hingga pelaporannya. “Puluhan ribu mahasiswa Bidikmisi yang sebentar lagi akan berubah menjadi KIP Kuliah harus

Terkait dengan Kartu Indonesia Kuliah (KIP Kuliah) bentuk lain dari Bidikmisi, Imam berharap agar penerima KIP Kuliah ke depan diarahkan untuk mempunyai kapasitas vokasional, agar mampu memutus rantai kemiskinan.

“KIP Kuliah tidak saja diberikan kepada mahasiswa miskin dan berprestasi, tetapi kepada mereka untuk dikembangkan vokasionalnya”, tegas Imam.

Ruchman Basori Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan mengatakan Focus Grup Discustion (FGD) Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan dimaksudkan untuk merancang system layanan bantuan sarpras PTKI dan bantuan kemahasiswaan. “Kita ingin mengintegrasikan aplikasi sarpras dengan teman-teman dari EMIS untuk mendukung integrasi data yang sedang digalakkan oleh Kementerian Agama”, katanya.

Ruchman menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan peningkatan tata kelola bantuan sarpras dan kemahasiswaan dengan system aplikasi berbasis teknologi informasi. Aplikasi Layanan Bantuan Sarpras, KIP Kuliah, Bantuan Tahfidz Al-Quran, Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik, dan Bantuan Lembaga Kemahasiswaan.

Alumni UIN Walisongo ini bertekad akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan dan beasiswa agar terjamin akuntabilitas publik. "Mahasiswa dan Pengelola PTKI akan dengan mudah mengakases beragam bantuan sarpras dan kemahasiswaan dan bagaimana mekanisme mendapat manfaatnya", terang Ruchman.

Kegiatan FGD Pengembangan Sarana Prasarana Kemahasiswaan diiikuti oleh 30 orang yang terdiri dari Pelaksana EMIS Ditjen Pendis, Pengembang Aplikasi SIM Sarpras dan dari unsur Humas Data dan Informasi Ditjen Pendidikan Islam serta kalangan Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam. Turut hadir Amirudin Kuba Kasi Kemahasiswaan dan Otisia Arinindyah Kasi Sarpras PTKIS. (RB)