Syihabuddin: IAIN Gorontalo Menempati Urutan 16 dari 68 PTKIN dalam Capaian Realisasi Anggaran

Gorontalo 28/01/2017, Bertempat di Ruang Meeting Rektorat Lantai II, Kampus II IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jumat dan Sabtu, 27 dan 28 Januari 2017 diselenggarakan Workshop Evaluasi dan Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2017. Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik ini mengambil tema Penguatan Tata Kelola Keuangan dalam mewujudkan WTP Kementerian Agama RI.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah melakukan evaluasi kinerja setiap unit terkait dengan tata kelola keuangan pada tahun 2016 dan menyusun anggaran tahun 2017, demikian disampaikan oleh Wakil Rektor I, Dr. Ayuba Pantu, M.Pd.

Adapun Pemateri utama pada kegiatan ini adalah Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Drs. H. Syihabuddin Latief, M.M, dan Pemateri lainnya berasal dari Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Wilayah Gorontalo dan Pemateri dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN) Gorontalo.

Kepala Biro Kuangan dan BMN Syihabuddin Latief dengan topik materi Kebijakan Anggaran Pendidikan Tinggi Islam memaparkan Realisasi anggaran ditingkat PTKIN seluruh Indonesia dimana IAIN Gorontalo menempati urutan 16 dari 68 PTKIN dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,53 persen. Sebuah capaian yang perlu diapresiasi menurut beliau. Selanjutnya Syihabuddin, memaparkan berbagai masalah perencanaan dan penganggaran pada lembaga Kementrian Agama dengan mempertimbangkan prioritas program pembangunan nasional meliputi Infrastruktur, Pendidikaan, kesehatan, kejahteraan dan lain-lain.

Khusus untuk materi kebijakan ini, mendapatkan antusias lebih dari peserta workshop yang sangat bersemangat dalam mengikuti pemaparan Kepala Biro Keuangan tersebut dengan gaya khas, peserta terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab hingga pukul 22.00 wita.

Rektor IAIN Gorontalo, Dr, H. Kasim Yahiji, M.Ag pada kesempatan ini menyampaikan harapannya semoga apa yang telah diberikan para pemateri selama workshop ini dapat bermanfaat dan menekankan agar laporan keuangan di tahun ini dan selanjutnya harus dibenahi dan menjadi perhatian seluruh pengelola anggaran tanpa kecuali guna mengembalikan opini WTP Kementrian Agama.