Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum PTKI

Yogyakarta (Diktis) Kesetaraan gender adalah amanat Presiden dan undang-undang. Hal ini berarti menjadi perhatian serius yang juga harus diperjuangkan oleh para civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Demikian dikatakan Dr. Phil. Syafiq Hasyim dalam kegiatan Temu Konsultasi Jaringan Pusat Studi Wanita (PSW) dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di Yogyakarta (12/11).

Namun, menurut dosen FISIP UIN Jakarta itu, perhatian yang ada saat ini masih dalam gender aktifitas yang hanya berfokus pada isu-isu yang mengambang. “Maksud dari isu-isu yang mengambang adalah perhatian hanya berkisar pada proses memperkuat posisi perempuan, belum masuk pada arah dan kebijakan lintas sektoral”, ungkap Syafiq, lulusan S3 Freie Universitaet, Berlin itu.

Dikatakan Syafiq, istilah pengarusutamaan gender yang dikenal di Eropa adalah gender equality, bukan gender equity. “Kalau equity adalah keadilan yang masih tergantung pada posisi subyektifitas, tapi kalau equality lebih menekankan kepada konsep persamaan atau kesetaraan”, papar Syafiq.

Karena itu, pengarusutamaan gender sangat layak untuk diintegrasikan dalam kurikulum di lingkungan PTKI. Menurutnya, hal ini akan menambah kebijakan internal kampus dalam usaha meningkatkan keberpihakan pada isu-isu gender. “Selama ini kelemahan dalam pengarusutamaan gender adalah kurangnya perhatian dari pihak kampus, baik dari segi pendanaan atau kebijakan. Saya berharap, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan dalam pelbagai persoalan terkait isu-isu gender di PTKI”, ungkap pemerhati persoalan gender itu.

“Perhatian itu bisa dilihat dari dukungan pendanaan dan proses integrasi dalam kurikulum”, tambahnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dr. Mamat S Burhanuddin mengungkapkan bahwa acara Temu Konsultasi PSW dan PSGA ini menjadi pintu awal untuk melakukan analisis terhadap isu-isu gender yang berkembang di PTKI. “Dari kegiatan ini, saya berharap mampu menghasilkan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi acuan dalam proses pembuatan kebijakan kedepan”, ungkap Mamat (wild-n).